MAKALAH POTRET
KEBIJAKAN MONETER INDONESIA
STRATEGI KEBIJAKAN MONETER

RAIHANAH
1794041015
KELAS A(01)
PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2019
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Senantiasa kami haturkan Kepada Allah Subhana Wa Ta’ala yag telah
memberikan begitu banyak nikmat kepada kami. Diantara Begitu banyak nikmat
tersebut diantaranya, nikmat Iman yang
alhmadulillah masih masih kami rasakan, nilmat Islam yang In Syaa Allah masih tertancap tajam pada dada kami. dan
terlebih iyalah nikmat Kesempatan
yang masih Allah titipkan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan penyusunan
makalah kami dengan judul ” Startegi
Kebijakan Moneter”. Tanpa pertolongan-Nya tentu kami tidak akan mampu untuk
menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah
kepada Rasul kita, Nabi Muhammad
Salallahu ‘Alaihi Wasallam yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat
nanti.
Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya
dan juga kendala-kendala dalam penyusunan makalah ini. Untuk itu, penulis
mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, dapat lebih
baik kedepannya.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.
Makassar, 9 Oktober 2019
Raihanah
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR
DAFTAR
ISI
BAB
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian
kebijakan Moneter
B. Tujuan Kebijakan
Moneter
C. Jenis-jenis
Kebijakan Moneter
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Krisis
keuangan dan moneter yang terjadi pada medio 1997/1998 lalu telah banyak
mendorong reformasi di bidang ekonomi, termasuk reformasi dalam strategi
kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengemban amanat pencapaian target
stabilitas harga. Secara singkat, sejak 2001 (dan mulai intensif dilaksanakan pada
2005) kebijakan moneter dikonsentrasikan untuk meraih sasaran tunggal, yakni
mengendalikan inflasi (inflation targeting/IT).
Dalam perkembangan sejarah
peradaban mansia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hamper tidak ada
satupun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan
keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar di luar
kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh buruk dari kurang
terkenalinya perkembangan jumlah uang yang beredar tersebut antara lain dapat
dilihat pada kurang terkendalinya variabel- variabel ekonomi utama, yaitu
tingkat produksi (output) dan harga.
Peningkatan jumlah uang
beredar yang berlebih dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang
diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya apabila pengkatan jumlah uang yang beredar sangat rendah, maka
kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran
masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi
tersebut mela tar belakangi upaya-upaya / strategi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar tersebut lazimnya
disebut dengan kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian
integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian
Strategi Kebijakan Moneter?
2. Jelaskan Tujuan Kebijakan
Moneter!
3. Jelaskan
jenis-jenis Strategi Kebijakan Moneter!
C. Tujuan Masalah
1. Mendeskripsikan pengertian
Strategi Kebijakan Moneter.
2. Mendeskripsikan
tujuan kebijakan moneter.
3. Mendeskripsikan
jenis-jenis Strategi Kebijakan Moneter.
BAB II
PEBAHASAN
1. Pengertian Strategi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter pada
dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilias harga, pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat
diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang.
Kebijakan
moneter adalah salah satu elemen kebijakan ekonomi tidak terlepas dari
kesulitan yang dalam mengakomodasi berbagai sasaran kebijakan secara serentak.
Kesulitan tersebut telah berlangsung sejak periode sebelum krisis dan akhirnya
berdampak negatif terhadap kondisi fundamental ekonomi makro, di mana
sebelumnya kondisi makroekonomi berdasarkan hasil pengamatan dianggap cukup
kuat ternyata tidaklah sekuat yang diyakini semula. Sebagai salah satu
instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat
penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia.
Apalagi mengingat bahwa krisis ini telah berkembang menjadi fenomena yang
dikenal sebagai financial distress, yaitu proses demonetisasi berupa penurunan
permintaan akan likuiditas perekonomian sebagai akibat meningkatnya permintaan
akan uang kartal. Apabila dibiarkan terus berlanjut, proses ini akan
menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemicu
terjadinya fenomena flight to currency yang begitu tiba-tiba adalah ketidak
pastian nilai tukar rupiah (McNelis, 1988). Oleh karena itu, upaya pemulihan
ekonomi sangat tergantung kepada ketepatan strategi kebijakan moneter yang
diambil, khususnya dalam rangka mengembalikan kepastian nilai tukar.
Strategi
kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan
stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka
salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter untuk
memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Ada beberapa penyebab
kegagalan dalam pengendalian stabilitas nilai uang yaitu adanya ketidakstabilan
pengganda uang (money multipler), velositas jumlah uang yang beredar (velocity
of money) sampai dengan perubahan paradigma mekanisme transmisi kebijakan
moner.
Kebijakan moneter yang ditempuh
otoritas moneter sangat beragam tergantung pada target akhir yang ingin dicapai
dan kondisi ketika kebijakan itu diambil. Kondisi yang dimaksud sangat beragam
pula. Di Indonesia, strategi kebijaka moneter juga dipengaruhi oleh kondisi
kelembagaan pendukung evektifitas kebijakan moneter yang masih dalam taraf
pengembangan, tingkat moneterisasi perekonomian masih relative rendah, tingkat
penggunaan jasa perbankan yang relative rendah, dan banyak factor lain yang
berpengaruh.
Paradigma
baru ini telah ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 1999 dan amandemen UU No. 3
Tahun 2004 sebagai landasan penerapan kerangka kerja infasi targeting di
Indonesia. Kerangka kerja tersebut menyebutkan bahwa sasaran akhir kebijakan
moneter adalah tercapainya kestabilan nilai rupiah. Sasaran inflasi ditetapkan
dengan memperhatikan kondisi makro, proyeksi arah pergerakan ekonomi dan
pertimbangan kerugian sosial (social welfare) sebagai akibat adanya kebijakan
yang telah dilakukan. Selain itu kerangka kerja targeting inflasi diharapkan
dapat menciptakan tingkat inflasi rendah dan stabil yang menunjang pertumbuhan
ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi
dipengaruhi oleh teknologi, tingkat produktivitas, pertumbuhan angkatan kerja
dan iklim yang kondusif (Hutabarat, 2000). Kebijakan moneter targeting inflasi
di banyak negara telah mempu menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas harga
pada tingkat yang ditetapkan, namun di Indonesia penerapannya masih belum
memuaskan kenerjanya (Ismail, 2006).
2. Tujuan Kebijakan Moneter
1. Menjaga
stabilitas ekonomi
Melalui jumlah pengendalian
uang yang beredar oleh bank sentral (BI) sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
akan terciptanya suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang
stabil adalah suatu kondisi perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil
merupakan kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap
dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran
uang berjalan secara seimbang dan terkendali.
2. Menjaga
kestabilan harga
Jumlah uang yang
beredar dimasyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku.
Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter
oleh ban sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu terkendali. Apabila tingkat
harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang
akan sama dengan harga membeli barang pada masa yang akan dating.
3.
Meningkatkan kesempatan kerja
Dengan adanya
pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian
lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu
meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi-investasi baru, dan
membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja.
4.
Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran
luar negeri.
Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki
neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan
devaluasi, maka harga-harga barang bantuan dalam negeri jika dibeli dengan mata
uang asing, akan menjadi lebih murah. Sehingga barang Indonesia dapat bersaing
dipasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.
3. Jenis-Jenis Strategi Kebijakan Moneter
1. Kebijakan
Longgar Ketat
Secara umum, kebijakan
moneter pada dasarnya dapat dibedakan antara kebijakan moneter longgar (easy monetary policy) dan kebijakan
moneter ketat (tight monetary policy).
a. Kebijakan
moneter longgar.
Kebijakan moneter longgar
pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuhan perekonomian dalam negeri. Dengan
penambahan jumlah uang yang beredar, diharapkan kegiatan perekonomian dapat
didorong. Namun bagi negara-negara yang menganut system perekonomian terbuka
dan system devisa bebas, kebijkan moneter longgar dapat memberikan tekanan
terhadap neraca pembayaran. Hal ini terjadi apabila pengkatan jumlah uang yang
beredar mengakibatkan kenaikan inflasi di dalam negeri sehingga menurunkan daya
saing produksi dalam negeri terhadap impor dan daya saing barang ekspor di
pasar internasional.
Disamping itu, apabila
kebijakan moneter longgar tersebut menyebabkan suku bunga rill dalam negeri
menjadi rendah dibandingkan dengan suku bunga rill negara lain, hal ini dapat
mengakibatkan aliran modal keluar negeri, yang pada gilirannya akan menambah
tekanan pada neraca pembayaran.
b. Kebijakan
moneter ketat.
Kebijakan monetet ketat, dilakukan
terutama untuk menjaga kestabilan harga. Selain itu, apabila suatu negara
mengalami tekanan dalam neraca pembayaran, kebijakan moneter tersebut dapat
membantu mengatasi masalah neraca pembayaran yang dihadapi.
Hal ini terjadi jika
kebijakan moneter tersebut dapat menekan inflasi sedemikian rupa sehingga dapat
meningkatkan daya saing barang-barang produk dalam negeri terhadap
barang-barang impor dan daya saing barang ekspor di pasar Internasional. Selain
itu, penurunan tingkat inflasi dapat meningkatkan suku bunga rill dalam negeri
sehingga dapat mencegah pengaliran modal ke luar negeri.
Di bidang moneter, ditempuh kebijakan moneter untuk
mengurangi penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal yang berlebihan,
yaitu kebijakan moneter yang ketat.
Dilemma dalam menentukan kebijakan moneter, timbul bagi negara yang
sekaligus mengadapi kelesuhan perekonomian dalam negeri dan mengalami tekanan
yang berat pada neraca pembayaran. Kebijakan moneter longgar untuk mengatasi
kelesuan perekonomian dalam negeri dikhawatirkan semakin meneka neraca
pembayaran, dan sebaliknya kebijakan moneter ketat untuk mengatasi neraca
pembayaran dikhawatirkan semakin mempertajam kelesuhan perekonomian dalam
negeri.s
2. Countercyclical
Vs Accomodative.
Sebagai akibat dari kegiatan
ekonomi, dilihat dari kaca mata moneter, kegiatan ekonomi yang lesu akan
mengakibatkan menurunnya permintaan masyarakat akan uang (demaind for money)
untuk kepentingan transaksi. Sebaliknya pada masa boom, permintaan masyarakat akan uang untuk keperluan transaksi
akan meningkat.
Dalam mengahdapi gejolak
perekonomian seperti tersebut kalangan ahli meneter terdapat dua pendapat yang
berbeda mengenai strategi kebijakan moneter yang perlu ditempuh oleh otoritas
moneter.
a.
Countercyclical
.
Kebijakan moneter diindikasikan berkarakter countercyclical apabila central
bank policy rate lebih tinggi (lebih rendah) dan pertumbuhan JUB lebih rendah
(lebih tinggi) pada saat ekspansi (resesi) kali. Kebijakan countercyclical
cenderung untuk menstabilkan siklus bisnis karena moneter kontraktif pada saat
ekspansi dan ekspansif pada saat resesi.
Kebijakan
moneter diindikasikan berkarakter procyclical apabila central bank policy rate
lebih rendah (lebih tinggi) dan pertumbuhan JUB lebih tinggi (lebih rendah)
pada saat ekspansi (resesi) kali. Kebijakan countercyclical cenderung untuk menstabilkan siklus bisnis
karena moneter kontraktif pada saat ekspansi dan ekspansif pada saat
resesi. Sementara itu karakter kebijakam moneter acyclical, apabila pergerakan
central bank policy rate dan pertumbuhan JUB
tidak secara sitematis berhubungan siklus bisnis sehingga korelasinya
nol.
Pada
saat perekonomian akan mengalami resesi, otoritas moneter harus menempuh
kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang yang
beredar sehingga ekspansi moneter tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasrat
masyarakat berkonsumsi dan berproduksi.
Kenaikan konsumsi dan produksi/ investasi tersebut
selanjutnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya dapat
menghindarkan perekonomian, dari cengkraman resesi. Sebaliknya dalam menghadapi boom, otoritas moneter harus melakukan kontraksi moneter, yaitu
dengan harapan dapat memperlambat kegiatan perekonomian sehingga perekonomian
akan terhindar dari tekanan inflasi.
b.
Accommodative
monetary Policy
Kebijakan moneter diarahkan
untuk mengatur uang yang beredaryang jumlahnya konsisten dengan pertumbuhan
ekonomi dan membiarkan siklus bisnis berjalan secara wajar dan almiah. Dengan
kata lain, baik pada saat resesi atau
boom, pertumbuhan uang yang beredar hendaknya tetap dipertahankanpada suatu
tingkat tertentu yang dapat menunjang sasaran jangka panjang yaitu pertumbuhan
ekonomi.
3. Efektifitas
Kebijakan Moneter.
a. Natural rate
hypothesis dan rational expectation hypothesis.
Setiap keputusan ekonomi tak pelak lagi akan
melibatkan unsur waktu. Dengan demikian, ketika keputusan-keputusan ekonomi itu
diintegrasikan sebagai sebuah kesatuan guna membentuk model makroekonomi yang
lengkap , maka implikasi-implikasi kebijakan serta karateristik umum dari model
yang bersangkutan itu menjadi sangat bergantung pada presisi atau tingat
ketepatan dari penetapan unsur-unsur ekspektasi yang terlibat di dalamnya .
Dengan kata lain, analisis makroekonomi yang andal seyogianya telah mencakup
suatu cara atau mekanisme membentuk model ekspektasi serta memperhitungkan
bagaimana perubahan ekspektasi yang bersangkutan itu akan memberikan pengaruh
balik atau feed back kepada unsur-unsur perilaku ekonomi yang dianalisis.
Teori natural rate hypothesis berpendapat bahwa kebijakan moneter hanya
efektif dalam jangka pendek dan menjadi tidak efektif untuk jangka panjang.
Adapun rational expectation hypothesis berpendapat bahwa kebijakan moneter
tidak efektif baik dalam jangka pendek maupun dalam janga waktu panjang.
b. Perbedaan
pandangan.
Menurut Natural Rate
Hypothesis, efektivitas ekspektasi moneter tersebut hanya efektif dalam jangka
pendek. Dalam jangka panjang kegiatan produksi dan kesempatan kerja yang semula
meningkat dan meluas akan kembali menurun sampai ketingkat semula. Hal ini
disebabkan karena dalam jangka panjang masyarakat mulai sadar bahwa upah rill
yang mereka terima sebenarnya mengalami penurunan karena kenaikan upah nominal
lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga-harga.
Apabila upah rill tidak
berubah, masyarakat tidak bersedia meningkatkan penawaran tenangnya sehingga
kebijakan moneter tidak akan membawa dampak perluasan produksi/kesempatan
kerja, tetapi justu hanya mengakibatkan inflasi.produsen juga sadar bahwa
kenaikan harga barang-barang produksi mereka tidak akan memberikan suatu
keuntungan tambahan karena ongkos-ongkos produksi, terutama tenaga kerja juga
mengalami kenaikan yang sama besar.
4. Keterkaitan
Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Makro Lain.
Penerapan kebijakan moneter
tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro
lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor riil, dan lain-lain. Hal
ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang
sangat erat. Selain itu, pengaruh kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara
bersama-sama mungkin mempunyai arah yang bertentangan sehingga saling
memperlemah. Misalnya, dalam perekonomian yang mengalami tekanan inflasi, bank
sentral melakukan pengetatan moneter. Pada saat yang bersamaan, pemerintah
melakukan ekspansi di sektor fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketidakharmonisan kedua kebijakan tersebut dapat mengakibatkan tujuan menekan
inflasi tidak tercapai. Sementara itu, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal
yang terlalu ekspansif akibat tidak adanya koordinasi dapat mendorong
pemanasanan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan
kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan policy mix ‘bauran
kebijakan’ yang terkoordinasi
antara-satu kebijakan dengan kebijakan lain.
Pengertian optimal disini
adalah pencapaian tujuan antar-kebijakan dapat dikoordinasikan sehingga tidak
menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pencapaian tujuan kebijakan
ekonomi makro secara keseluruhan. Salah satu contoh penerapan bauran kebijakan
yang banyak dikenal adalah bauran kebijakan moneter-fiskal (monetary-fiscal
policy mix). Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan moneter-fiskal
dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu: (1) kebijakan moneter
ekspansif/ kebijakan fiskal ekspansif, (2) kebijakan moneter kontraktif/
kebijakan fiskal ekspansif, (3) kebijakan moneter ekspansif/ kebijakan fiskal
kontraktif, dan (4) kebijakan moneter kontraktif/ kebijakan fiskal kontraktif.
Sebagai contoh, apabila
bauran kebijakan moneter-fiskal dapat dilakukan secara terkoordinasi, maka
skenario kebijakan 1 dan 4 merupakan skenario kebijakan yang paling efektif
diterapkan untuk tujuan kebijakan yang bersifat counter-cyclical seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Dalam pengamatan empiris dapat dilihat bahwa apabila
perekonomian mengalami resesi yang berkepanjangan, kebijakan moneter dan fiskal
yang sama-sama ekspansif dan dikoordinasikan sangat tepat untuk mendorong
kegiatan ekonomi dengan pengaruh yang moderat pada perkembangan suku bunga.
Sejalan dengan itu, kebijakan moneter dan fiskal yang sama-sama kontraktif dan
dikoordinasikan sangat bermanfaat bagi upaya untuk mengurangi laju ekspansi
kegiatan perekonomian.
Sementara itu, skenario
kebijakan 2 dan 3 akan menghasilkan pengaruh yang saling meniadakan, dan hasil
akhirnya sangat tergantung pada kekuatan pengaruh relatif antara kebijakan
moneter dan fiskal. Secara empiris, kombinasi kebijakan moneter ekspansif dan
kebijakan fiskal kontraktif belum banyak diamati. Namun, untuk kombinasi
kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif, bukti empiris
menunjukkan bahwa skenario kebijakan ini cenderung mendorong peningkatan suku
bunga keseimbangan pasar sehingga dapat menghambat kegiatan investasi oleh
masyarakat.
5.
Pengaruh Eksternal terhadap Kebijakan Moneter.
Perekonomian
dunia sedang berubah menghadapi setidaknya tiga fenomena perubahan. Pertama
adalah fenomena perubahan yang ditandai oleh semakin terintegrasinya pasar
modal dan keuangan serta perdagangan. Perubahan kondisi moneter internasional
ditransmisikan ke dalam perekonomian suatu negara melalui sistem finansial dan
perdagangan. Dalam kasus yang ekstrim, hubungan ketergantungan tersebut ditunjukkan
oleh adanya krisis di suatu negara merembet ke negara lain. Sebagai contoh,
krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2008 memicu terjadinya krisis
finansial dunia. Kedua adalah fenomena perubahan yang ditandai oleh lompatan
kenaikan harga minyak mentah dunia (MMD).
Pengaruh
kebijakan makroekonomi dan faktor eksternal ekonomi terhadap perekonomian suatu
negara dapat melalui beberapa saluran. Terdapat empat saluran transmisi yang
umum dipahami, yaitu: (1) saluran suku bunga, (2) saluran kredit, (3) saluran
harga asset, dan (4) saluran nilai tukar (Norrbin, 2000; Ireland, 2006). Untuk
mendeteksi pengaruh perubahan moneter terhadap harga dan perekonomian penting
memahami apakah melalui jalur finansial atau jalur neraca perdagangan.
Mekanisme transmisi moneter pada intinya menjelaskan bagaimana perubahan stok
uang yang disebabkan oleh kebijakan moneter atau dampak suku bunga jangka
pendek pada peubah riel, seperti agregat dan penyerapan tenaga kerja (Ireland,
2006).
Pengaruh faktor
eksternal ekonomi yakni suku bunga Amerika Serikat terhadap perekonomian
Indonesia juga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep NIAI tetapi dengan
memasukkan konsep keseimbangan eksternal ekonomi. Dalam hal ini, keseimbangan
eksternal ekonomi dinyatakan dengan mengendogenkan peubah nilai tukar Rupiah
(Rupiah/US$). Keseimbangan nilai tukar Rupiah dipengaruhi antara lain secara
negatif oleh perbedaan suku bunga dalam negeri dan Amerika Serikat dan juga
secara negatif oleh ekspor bersih. Ekspor bersih dipengaruhi antara lain secara
positif oleh nilai tukar Rupiah, dan secara negatif oleh harga minyak mentah
dunia . Dengan demikian, dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah,
kenaikan atau penurunan suku Amerika Serikat akan mendepresiasi (menaikkan)
atau mengapresiasi (menurunkan) nilai tukar Rupiah. Depresiasi atau apresiasi
nilai tukar Rupiah akan menaikkan atau menurunkan ekspor bersih. Dari konsep
NIAI diketahui bahwa kenaikan atau penurunan ekspor bersih akan menaikkan atau
menurunkan PDB.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan
moneter adalah salah satu elemen kebijakan ekonomi tidak terlepas dari
kesulitan yang dalam mengakomodasi berbagai sasaran kebijakan secara serentak.
Kesulitan tersebut telah berlangsung sejak periode sebelum krisis dan akhirnya
berdampak negatif terhadap kondisi fundamental ekonomi makro, di mana
sebelumnya kondisi makroekonomi berdasarkan hasil pengamatan dianggap cukup
kuat ternyata tidaklah sekuat yang diyakini semula. Sebagai salah satu
instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat
penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia.
B. Saran
Dalam pelaksaan dari kebijakan moneter perlu adanya
keseimbangan dalam berbagai aspek variable ekonomi sehingga kestabilan ekonomi
dapat terwujud. Dan diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan pembaca
mengenai Strategi kebijakan ekonomi itu sendiri.
DAFTAR
PUSTAKA
Pohan,
Aulia.2017. Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Seberapa Jauh Kebijakan Moneter
Mewarnai Perekonomian Indonesia). Rajawali Pers. Depok.
Aulia
falianty, Telisa. 2019. Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia
rajawali Pers. Depok.
Warjiyo,
Perry. Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. BI. Jakarta.
Sahirul
Alim, Muhammad. 2014. Karakter Kebijakan (Procyclical Vs Countercyclical) dan
Stabilitas Makroekonomi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
Semarang.
Azhary
Saleh, Irsan. 1993. Hipotesis Ekspektasi Rasional Konsep Dasar, Urgensi, dan
Relevansi Kebijakan. Vol 41. http:// www.
lpem. Org /repec /lpe /efijnl /199307. pdf.7 okt 2019.
Astana, Satria. dkk.
2012. Dampak Kebijakan Makroekonomi Dan Faktor Eksternal Ekonomi Terhadap Laju
Deforestasi Dan Degradasi Hutan Alam. Vol 9. http: //ejournal. Forda –mof. Org /ejournal –litbang /index. Php
/JAKK/article/view/310. 7 okt 2019.
Barik Bathaluddin, M.
dkk. 2012. Dampak
Persistensi Ekses Likuiditas terhadap Kebijakan Moneter. Vol 26. http:// bmebbi. Org /index. php/ BEMP/
article /view/359. 7 okt 2019.
Sriyono. 2013. Starategi Kebijakan Moneter di Indonesia. vol
1. http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/415/342.
7 okt 2019.
Sabirin, Syahril. 2000. Upaya
Pemulihan Ekonomi Melalui Strategi Kebijakan Moneter – Perbankan Dan
Independensi Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/kertas-kerja/ Documents /37b7108
ef 88b4 c72a2f5a9cfa26421 begubfeb022000.pdf. 9 okt 2019.
Erani
Yustika, Ahmad., Heni Sulistiani, Eka. 2010. Kebijakan
Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi. Vol. 14. http://jurnal. unmer.ac.id /index. php/jkdp/article/view/986.
9 okt 2019.
Comments
Post a Comment